PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) lewat anak usaha PT Ciomas Adisatwa resmikan kandang yang berperan jadi laboratorium usaha peternakan di Agritekno Park Kampus Brawijaya di Jatikerto, Malang. Kandang yang mempunyai daya tampung 30. 000 ekor ayam tiap-tiap cycle itu adalah hubungan kerja pada JAPFA dengan Kampus Brawijaya untuk melahirkan sarjana peternakan yang siap jadi peternak (wiraswasta) dengan kekuatan yang mumpuni.
Baca juga: Biaya Kuliah POLINDRA - Pendaftaran POLINDRA
“Beroperasiya Teaching Farm ke-2 yang disebut hubungan kerja pada JAPFA serta Unibraw ini diinginkan makin memberi kesempatan pada mahasiswa untuk mempunyai semangat wiraswasta mulai sejak awal, ” tutur Rachmat Indrajaya, Corporate Affairs Director JAPFA. “Teaching farm ini keinginannya bisa digunakan juga untuk penelitian bukan sekedar berkaitan dengan disiplin pengetahuan agribisnis namun juga disiplin pengetahuan yang lain seperti kedokteran hewan, ” lanjutnya.
Teaching Farm yang dibuat JAPFA di lokasi Agritekno Park punya Kampus Brawijaya itu adalah hubungan kerja ke-2 kali. Terlebih dulu JAPFA juga sudah membuat teaching farm untuk Kampus Brawijaya di lokasi yang lain. Teaching Farm pertama yang dibuat oleh JAPFA itu nyatanya memperoleh banyak sambutan positif dengan terdapatnya siswa yang lakukan penelitian berkaitan dengan budidaya unggas.
“Kami mengharapkan dengan dibuatnya teaching farm ini bisa mendorong ketertarikan mahasiswa peternakan untuk kembali tekuni dunia peternakan, ” Tutur Rektor Unibraw, Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri. “Harapannya dengan beroperasionalnya Teaching Farm ke-2 ini ketertarikan mahasiswa semain jadi bertambah utuk lakukan penelitian berkaitan dengan perunggasan baik dari bagian usaha maupun disiplin keilmuan yang lain, ” paparnya.
Rencana teaching farm yang di tawarkan JAPFA jadikan kandang jadi laboratorium untuk budidaya ayam dari mulai segi usaha sampai berkaitan tehnologi budidaya serta kesehatan hewan. Dalam tiap-tiap cycle budidaya ayam, mahasiswa di beri peluang untuk lakukan riset di lokasi kandang dari beragam aspeknya.
“JAPFA berusaha memberi tempat untuk evaluasi dengan mentor beberapa aktor yang paling baik di bagiannya, ” tutur R. Artsanti Alif, Head of Corporate Communication & Social Investment JAPFA. “Tempat itu untuk mahasiswa adalah satu ruangan praktikum sekalian lakukan mentoring, ” terangnya
Baca juga: Biaya Kuliah UNSIL - Pendaftaran UNSIL
Selanjutnya Artsanti juga lihat kalau pembangunan teaching farm adalah bentuk investasi sosial yang dikerjakan JAPFA dengan pendekatan yang berkaitan. Rencana teaching farm adalah gabungan apik pada pebisnis serta akademisi karna memberi tempat untuk keduanya untuk bekerjasama.
“Kolaborasi berbentuk hubungan kerja dengan teaching farm ini bisa berguna mengagumkan untuk kampus maupun JAPFA jadi perusahaan. Hal itu karna semasing pihak adalah yang paling baik di bagiannya serta memberi yang paling baik dalam proses serta program hubungan kerja ini, ” tutup Artsanti.
Monday, May 7, 2018
Friday, May 4, 2018
Saran Guru Besar Universitas Pancasila untuk ABPPTSI
Guru Besar Hukum Tata Negara Kampus Pancasila, Edie Toet Hendratno menyebutkan beberapa Asosiasi Tubuh Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) setuju membuat organisasi semacam.
Baca juga: Jurusan di ITS
Hal tersebut dikerjakan untuk mewakili keperluan yayasan perguruan tinggi swasta yang di dalamnya ada beberapa ribu yayasan. " Mesti lebih mengayomi serta sesuai sama tantangan perubahan pendidikan tingkat nasional serta internasional, " kata Edie Toet dalam info resminya, Jumat (21/7/2017).
Perjanjian itu keluar selesai proses Musyawarah Nasional (Munas) VI di Puri Sharon Bali yang di rasa tidak cocok aturan organisasi seperti yang ditata dalam AD/ART.
Menurut Edie, dengan substansial munas itu tidak penuhi asas legalitas. Dia menyebutkan, keanggotaan serta kepesertaan munas beberapa terang tidak mematuhi AD/ART.
" Meskipun pada akhirnya peserta setuju untuk meneruskan munas dengan musyawarah untuk mufakat. Munas cuma di hadiri sekitaran 349 peserta serta banyak yayasan yg tidak terinformasi ada aktivitas ini, " ucapnya.
Dia mengira pelaksaan munas telah direkayasa serta tidak memprioritaskan asas-asas kepatutan berorganisasi. Dia pilih walk out dari munas itu karna menurut dia ada ketidakadilan yang diperlihatkan ketua sidang.
Bahkan juga Marzuki Alie jadi satu diantara pimpinan sidang lalu turut meninggalkan Munas. " Sidang ini diwarnai dengan walk out oleh beberapa peserta, " kata Edie yang satu diantara peserta.
Edie menilainya kepemimpinan tiga periode sepanjang lebih dari 12 tahun tidak dapat membawa ABPPTSI makin baik, tapi malah cuma memprioritaskan kebutuhan segolongan kecil dari demikian ribu yayasan jadi Tubuh Penyelenggara Pendidikan, " tuturnya.
Baca juga: Jurusan di ISI
Menurutnya, pertanggungjawaban berbentuk cerita sebagian lembar tidak ada pertanggungjawaban keuangan sekalipun tunjukkan organisasi itu tidak dikelola sesuai sama prinsip-prinsip good governance.
" Beberapa cara ketua sidang yang beberapa riil tidak adil, tidak menghormati perjanjian awal musyawarah untuk mufakat, dengan tidak berikan peluang yang cukup pada bebrapa teman dekat yang memiliki pandangan yang berlainan, " katanya.
Baca juga: Jurusan di ITS
Hal tersebut dikerjakan untuk mewakili keperluan yayasan perguruan tinggi swasta yang di dalamnya ada beberapa ribu yayasan. " Mesti lebih mengayomi serta sesuai sama tantangan perubahan pendidikan tingkat nasional serta internasional, " kata Edie Toet dalam info resminya, Jumat (21/7/2017).
Perjanjian itu keluar selesai proses Musyawarah Nasional (Munas) VI di Puri Sharon Bali yang di rasa tidak cocok aturan organisasi seperti yang ditata dalam AD/ART.
Menurut Edie, dengan substansial munas itu tidak penuhi asas legalitas. Dia menyebutkan, keanggotaan serta kepesertaan munas beberapa terang tidak mematuhi AD/ART.
" Meskipun pada akhirnya peserta setuju untuk meneruskan munas dengan musyawarah untuk mufakat. Munas cuma di hadiri sekitaran 349 peserta serta banyak yayasan yg tidak terinformasi ada aktivitas ini, " ucapnya.
Dia mengira pelaksaan munas telah direkayasa serta tidak memprioritaskan asas-asas kepatutan berorganisasi. Dia pilih walk out dari munas itu karna menurut dia ada ketidakadilan yang diperlihatkan ketua sidang.
Bahkan juga Marzuki Alie jadi satu diantara pimpinan sidang lalu turut meninggalkan Munas. " Sidang ini diwarnai dengan walk out oleh beberapa peserta, " kata Edie yang satu diantara peserta.
Edie menilainya kepemimpinan tiga periode sepanjang lebih dari 12 tahun tidak dapat membawa ABPPTSI makin baik, tapi malah cuma memprioritaskan kebutuhan segolongan kecil dari demikian ribu yayasan jadi Tubuh Penyelenggara Pendidikan, " tuturnya.
Baca juga: Jurusan di ISI
Menurutnya, pertanggungjawaban berbentuk cerita sebagian lembar tidak ada pertanggungjawaban keuangan sekalipun tunjukkan organisasi itu tidak dikelola sesuai sama prinsip-prinsip good governance.
" Beberapa cara ketua sidang yang beberapa riil tidak adil, tidak menghormati perjanjian awal musyawarah untuk mufakat, dengan tidak berikan peluang yang cukup pada bebrapa teman dekat yang memiliki pandangan yang berlainan, " katanya.
Monday, April 23, 2018
UNY Kembali Kukuhkan Guru Besar
Kampus Negeri Yogyakarta (UNY) kembali menaikkan guru besar. Kesempatan ini Margana, dosen Fakultas Bhs serta Seni (FBS) UNY dikukuhkan jadi guru besar pengetahuan lingustik perguruan tinggi kependidikan itu.
Baca juga: Biaya Kuliah UNPAD - Pendaftaran UNPAD
Pengukuhan guru besar baru di UNY ini dikerjakan oleh Senat Akademik UNY di universitas setempat, Rabu (27/9/2017).
Dalam acra pengukuhan itu, Margana mengemukakan pidatonya berjudul ‘Alih Kode dalam Tinjauan Linguistik serta Kebermaknaannya dalam Evaluasi Bhs Inggris’. Lewat pengukuhan itu, Margana adalah guru besar UNY ke-134 serta guru besar FBS ke-27.
Doktor bagian Linguistik UGM itu mengulas kalau dengan linguistik peralihan bhs itu sudah penuhi beberapa aturan linguistik serta bentuk-bentuk kebahasaan yang diarahkan terikat dengan ketentuan yang berlaku.
“Secara semantis, peralihan bhs dari bhs satu kebahasa beda mempunyai pertautan yg tidak mengakibatkan terjadinya distorsi arti, ” tuturnya dalam pidato pengukuhan.
Menurut dia, dalam konteks evaluasi bhs Inggris alih kode mempunyai beragam peranan salah satunya pemahaman materi yang di ajarkan, penguatanunsur-unsur spesifik serta kiat evaluasi bhs Inggris dalammen jagalah kelangsungan berkomunikasi.
“Di samping itu peranan non akademis dimaknai jadi peranan alih kode yang terkait dengan pemberi tanda wacana atau discourse marker yang dipunyai oleh beberapa penutur, ” tuturnya.
Rapat senat terbuka pengukuhan guru besar itu di pimpin segera oleh Rektor UNY, Sutrisno Wibowo.
Baca juga: Biaya Kuliah POLMAN - Pendaftaran POLMAN
Baca juga: Biaya Kuliah UNPAD - Pendaftaran UNPAD
Pengukuhan guru besar baru di UNY ini dikerjakan oleh Senat Akademik UNY di universitas setempat, Rabu (27/9/2017).
Dalam acra pengukuhan itu, Margana mengemukakan pidatonya berjudul ‘Alih Kode dalam Tinjauan Linguistik serta Kebermaknaannya dalam Evaluasi Bhs Inggris’. Lewat pengukuhan itu, Margana adalah guru besar UNY ke-134 serta guru besar FBS ke-27.
Doktor bagian Linguistik UGM itu mengulas kalau dengan linguistik peralihan bhs itu sudah penuhi beberapa aturan linguistik serta bentuk-bentuk kebahasaan yang diarahkan terikat dengan ketentuan yang berlaku.
“Secara semantis, peralihan bhs dari bhs satu kebahasa beda mempunyai pertautan yg tidak mengakibatkan terjadinya distorsi arti, ” tuturnya dalam pidato pengukuhan.
Menurut dia, dalam konteks evaluasi bhs Inggris alih kode mempunyai beragam peranan salah satunya pemahaman materi yang di ajarkan, penguatanunsur-unsur spesifik serta kiat evaluasi bhs Inggris dalammen jagalah kelangsungan berkomunikasi.
“Di samping itu peranan non akademis dimaknai jadi peranan alih kode yang terkait dengan pemberi tanda wacana atau discourse marker yang dipunyai oleh beberapa penutur, ” tuturnya.
Rapat senat terbuka pengukuhan guru besar itu di pimpin segera oleh Rektor UNY, Sutrisno Wibowo.
Baca juga: Biaya Kuliah POLMAN - Pendaftaran POLMAN
Wednesday, April 18, 2018
Menteri Rini Paparkan Strategi Memimpin Kementerian BUMN di UGM
Dalam rencana memberi pemahaman mengenai kepemimpinan, Menteri Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) Rini M. Soemarno memberi kuliah umum bertopik 'Executive Series : Nurturing and Managing Leaders In State- Owned Enterprises of Indonesia ' untuk mahasiswa Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi serta Usaha Kampus Gadjah Mada (UGM) di Auditorium Universitas UGM Yogyakarta, Kamis (12/04/2018).
Dalam peluang itu, Menteri Rini menuturkan mengenai kiat pengelolaan 143 BUMN yang bernaung dibawah Kementerian Tubuh Usaha Milk Negara. Menurut Rini, Bsebagai korporasi punya negara dalam praktiknya mesti dikelola dengan profesional, transparan serta dapat membuat nilai dan berperan untuk negara. Oleh karenanya dianya mengaku mempunyai peranan serta tanggung jawab besar untuk selalu jadikan BUMN-BUMN makin kuat serta bertahan di masa-masa yang akan datang.
Baca juga: Biaya Kuliah UNUD - Biaya UKT UNUD
Agar bisa mengelola BUMN dengan profesional, menurut Rini, standarisasi pengelolaan berbentuk kompetensi serta kwalifikasi harus diputuskan untuk Direksi yang memimpin BUMN. “Tugas saya jadi Menteri BUMN yaitu buat program-program di mana BUMN-BUMN ini bisa dikelola dengan baik, " tuturnya.
" Paling penting kalau BUMN adalah Tubuh Usaha Punya Negara yang bermakna dipunyai oleh rakyat Indonesia hingga mesti dikelola dengan profesional, mesti cetak keuntungan serta di waktu yang sama saja mesti jadi agen pembangunan. Di tahun 2017, aset BUMN terdaftar sebesar Rp 7. 212 Triliun, bertambah dari mulanya Rp 4. 387 Triliun di tahun 2014, ” sambung Rini.
Dalam menggerakkan perannya, Rini juga selalu mendorong BUMN untuk dapat menggerakkan peranannya jadi agen pembangunan yang ikut mensupport perkembangan ekonomi bangsa. BUMN ada dalam tiap-tiap proses sebagian project strategis nasional yang mensupport perekonomian Indonesia dengan segera seperti pembangunan tol laut, darat serta udara dan sebagian project yang mensupport penambahan elektrifikasi serta pemertaan ekonomi di lokasi terluar.
Dalam tiga tahun paling akhir, terdaftar telah 568 km jalan tol sudah dibuat, atau nyaris menjangkau panjang jalan tol yang dibuat mulai sejak tahun 1980 sampai tahun 2014 yang terdaftar selama 700 km. Di bagian beda, rasio elektrifikasi Indonesia sekarang ini telah menjangkau 95% yang di dukung dengan penambahan kemampuan pembangkit listrik yang menjangkau 17. 000 MW atau telah melampaui 50% dari yang ditargetkan pemerintah sebesar 35. 000 MW sampai 2019.
“BUMN juga tidak cuma tumbuh dari modal negara, namun juga dari utang dengan komersial. Jadi di satu bagian kita bayar hutang, kita harus juga bayar pajak, dividen pada negara, " tuturnya.
" Bila BUMN dapat tingkatkan nilai perusahannya, jadi kita juga dapat tingkatkan kekayaaan negara. Oleh karean itu, balancing itu mesti terbangun dengan baik. Ini yang kita mesti lakukan serta bukanlah hal yang gampang. Di satu bagian mesti tingkatkan keuntungan, tetapi di waktu yang sama kita mesti menggerakkan penugasan pemerintah, ” jelas dia.
Rini juga menerangkan mengenai perlunya penambahan daya saing serta peranan BUMN dalam pembangunan nasional lewat kemampuan taraf ekonomis serta holdingisasi dan kolaborasi. Kolaborasi BUMN juga akan meningkatakan efisiensi serta memperkuat BUMN yang satu pada BUMN yang beda yang selanjutnya dapat mendorong kemampuan BUMN untuk mengakselerasi pembangunan sebagian project strategis nasional lewat satu pengelolaan yang terintegrasi.
Kolaborasi BUMN juga buat BUMN itu lebih teratur dengan profesional serta dinamis, dapat ikuti perubahan dunia.
“Saya senantiasa mengajak Direksi-direksi BUMN untuk turut ke lapangan, untuk dengan riil lihat keadaan orang-orang di pelosok-pelosok daerah. Saya juga mengutamakan Budaya BUMN jadi “satu keluarga besar korporasi” yang dipunyai oleh negara yang bermakna juga dipunyai oleh rakyat hingga BUMN mesti mempunyai empati pada bangsa dengan membuat nilai serta mendorong perkembangan ekonomi, " tegas Rini.
Baca juga: Biaya Kuliah UNNES - Biaya UKT UNNES
Dia akhir paparannya, Menteri Rini mengajak beberapa mahasiswa untuk selalu terbuka serta belajar memperisiapkan diri jadi pemimpin di masa yang akan datang. Mahasiswa juga di ajak untuk selalu memaksimalkan tiap-tiap sumber daya yang ada untuk jadi pribadi yang bermanfaat untuk bangsa serta negara.
“Kita mesti selalu belajar, tidak ada hari tanpa ada belajar. Belajar yaitu suatau pekerjaan yang tidak ada habisnya. Kekuatan yang kita punyai ini mesti selalu dimaksimalkan. Jadi seseorang pemimpin bukanlah popularitas yang di cari tetapi bagaimana kekuatan yang kita punyai itu dapat kita optimalkan serta berguna untuk orang yang lain, ” tambah Rini.
Dalam peluang itu, Menteri Rini menuturkan mengenai kiat pengelolaan 143 BUMN yang bernaung dibawah Kementerian Tubuh Usaha Milk Negara. Menurut Rini, Bsebagai korporasi punya negara dalam praktiknya mesti dikelola dengan profesional, transparan serta dapat membuat nilai dan berperan untuk negara. Oleh karenanya dianya mengaku mempunyai peranan serta tanggung jawab besar untuk selalu jadikan BUMN-BUMN makin kuat serta bertahan di masa-masa yang akan datang.
Baca juga: Biaya Kuliah UNUD - Biaya UKT UNUD
Agar bisa mengelola BUMN dengan profesional, menurut Rini, standarisasi pengelolaan berbentuk kompetensi serta kwalifikasi harus diputuskan untuk Direksi yang memimpin BUMN. “Tugas saya jadi Menteri BUMN yaitu buat program-program di mana BUMN-BUMN ini bisa dikelola dengan baik, " tuturnya.
" Paling penting kalau BUMN adalah Tubuh Usaha Punya Negara yang bermakna dipunyai oleh rakyat Indonesia hingga mesti dikelola dengan profesional, mesti cetak keuntungan serta di waktu yang sama saja mesti jadi agen pembangunan. Di tahun 2017, aset BUMN terdaftar sebesar Rp 7. 212 Triliun, bertambah dari mulanya Rp 4. 387 Triliun di tahun 2014, ” sambung Rini.
Dalam menggerakkan perannya, Rini juga selalu mendorong BUMN untuk dapat menggerakkan peranannya jadi agen pembangunan yang ikut mensupport perkembangan ekonomi bangsa. BUMN ada dalam tiap-tiap proses sebagian project strategis nasional yang mensupport perekonomian Indonesia dengan segera seperti pembangunan tol laut, darat serta udara dan sebagian project yang mensupport penambahan elektrifikasi serta pemertaan ekonomi di lokasi terluar.
Dalam tiga tahun paling akhir, terdaftar telah 568 km jalan tol sudah dibuat, atau nyaris menjangkau panjang jalan tol yang dibuat mulai sejak tahun 1980 sampai tahun 2014 yang terdaftar selama 700 km. Di bagian beda, rasio elektrifikasi Indonesia sekarang ini telah menjangkau 95% yang di dukung dengan penambahan kemampuan pembangkit listrik yang menjangkau 17. 000 MW atau telah melampaui 50% dari yang ditargetkan pemerintah sebesar 35. 000 MW sampai 2019.
“BUMN juga tidak cuma tumbuh dari modal negara, namun juga dari utang dengan komersial. Jadi di satu bagian kita bayar hutang, kita harus juga bayar pajak, dividen pada negara, " tuturnya.
" Bila BUMN dapat tingkatkan nilai perusahannya, jadi kita juga dapat tingkatkan kekayaaan negara. Oleh karean itu, balancing itu mesti terbangun dengan baik. Ini yang kita mesti lakukan serta bukanlah hal yang gampang. Di satu bagian mesti tingkatkan keuntungan, tetapi di waktu yang sama kita mesti menggerakkan penugasan pemerintah, ” jelas dia.
Rini juga menerangkan mengenai perlunya penambahan daya saing serta peranan BUMN dalam pembangunan nasional lewat kemampuan taraf ekonomis serta holdingisasi dan kolaborasi. Kolaborasi BUMN juga akan meningkatakan efisiensi serta memperkuat BUMN yang satu pada BUMN yang beda yang selanjutnya dapat mendorong kemampuan BUMN untuk mengakselerasi pembangunan sebagian project strategis nasional lewat satu pengelolaan yang terintegrasi.
Kolaborasi BUMN juga buat BUMN itu lebih teratur dengan profesional serta dinamis, dapat ikuti perubahan dunia.
“Saya senantiasa mengajak Direksi-direksi BUMN untuk turut ke lapangan, untuk dengan riil lihat keadaan orang-orang di pelosok-pelosok daerah. Saya juga mengutamakan Budaya BUMN jadi “satu keluarga besar korporasi” yang dipunyai oleh negara yang bermakna juga dipunyai oleh rakyat hingga BUMN mesti mempunyai empati pada bangsa dengan membuat nilai serta mendorong perkembangan ekonomi, " tegas Rini.
Baca juga: Biaya Kuliah UNNES - Biaya UKT UNNES
Dia akhir paparannya, Menteri Rini mengajak beberapa mahasiswa untuk selalu terbuka serta belajar memperisiapkan diri jadi pemimpin di masa yang akan datang. Mahasiswa juga di ajak untuk selalu memaksimalkan tiap-tiap sumber daya yang ada untuk jadi pribadi yang bermanfaat untuk bangsa serta negara.
“Kita mesti selalu belajar, tidak ada hari tanpa ada belajar. Belajar yaitu suatau pekerjaan yang tidak ada habisnya. Kekuatan yang kita punyai ini mesti selalu dimaksimalkan. Jadi seseorang pemimpin bukanlah popularitas yang di cari tetapi bagaimana kekuatan yang kita punyai itu dapat kita optimalkan serta berguna untuk orang yang lain, ” tambah Rini.
Friday, April 13, 2018
Sengketa Tanah di Pergudangan Kosambi, Notaris Bisa Diperdatakan
Pakar hukum perdata dari Kampus Indonesia (UI) Abdul Salam menyebutkan, seseorang notaris dapat disuruhi pertanggungjawaban jika ada pihak yang terasa dirugikan. Ia menerangkan, pembatalan akta dengan akta tidaklah perlu ke masuk ke ranah pengadilan, karna telah dibatalkan dengan akta yang baru.
Baca juga: Biaya Kuliah POLINES - Pendaftaran POLINES
" Dapat diperdatakan. Sebab petinggi umum notaris di beri kewenangan buat akta autentik, " kata Abdul Salam waktu didapati SINDOnews di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Jumat (27/10/2017).
Abdul Salam didatangkan jadi saksi pakar dalam masalah sengketa tanah di Pergudangan Kosambi.
Menurutnya, ada banyak hal yang dapat membatalkan akta, yaitu saat ada seorang yg tidak ada dalam pembuatan akta, serta akta itu tidak cocok dengan kebenaran dengan materinya. " Satu akta menerangkan kenyataan hukum yang sebenarnya tidak dapat jadi akta autentik, turun degradasinya jadi akta dibawah tangan. Karenanya, butuh dibuktikan keautentikannya, " tuturnya.
Masalah ini bermula saat Adipurna Sukarti bekerja bersama dengan Yusuf Ngadiman serta bapak Suryadi Wongso, Salim Wongso dengan modal Rp8, 15 miliar pada tahun 1999, untuk beli tanah 45 hektare. Adipurna adalah entrepreneur onderdil kendaraan asal Pontianak, Kalimantan Barat, juga menjabat Komisaris PT Selembaran Jati dengan kepemilikan saham 30%.
" Modal itu dipakai untuk beli lahan tanah 45 hektare di Desa Salembaran, Jati Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Adipurna lantas jadikan pemegang saham PT itu, " ungkap Adipurna.
Adipurna memperoleh saham sebesar 30%, sedang Ngadiman serta Salim terima 35% per orang. Tetapi sepanjang kerja sama jalan Adipurna tidak sempat memperoleh pembagian keuntungan. " Jadi penyetor modal Rp8, 15 miliar saya sekalipun tidak sempat terima keuntungan sepeserpun, serta tidak diundang dalam RUPS. Walau sebenarnya, saya yang memiliki saham 30% serta komisaris, " tandasnya.
Mulai sejak tahun 1999-2009, Adipurna tidak memperoleh keuntungan apa pun dalam perusahaan itu. Mendadak pada 2008 aset perusahaannya telah di jual. Dari sinilah dianya terasa begitu tertipu. " Walau sebenarnya, waktu menyetor uang Rp8, 15 miliar tahun 1999 saya dijanjikan juga akan memperoleh tanah seluas 13, 5 hektare dari 45 hektare yang dibeli PT Salembaran Jati, koversi 30% saham saya, " tuturnya.
Baca juga: Biaya Kuliah ISI - Pendaftaran ISI
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Tangerang Rina menyebutkan, kenyataan persidangan sudah mengungkap kalau terdakwa Suryadi Wongso serta Yusuf Ngadiman bersalah. " Saya fikir terang, dalam masalah ini ke-2 terdakwa, yaitu Suryadi Wongso serta Yusuf Ngadiman mesti bertanggungjawab, " tandasnya.
Baca juga: Biaya Kuliah POLINES - Pendaftaran POLINES
Sengketa Tanah di Pergudangan Kosambi, Notaris Bisa Diperdatakan
" Dapat diperdatakan. Sebab petinggi umum notaris di beri kewenangan buat akta autentik, " kata Abdul Salam waktu didapati SINDOnews di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Jumat (27/10/2017).
Abdul Salam didatangkan jadi saksi pakar dalam masalah sengketa tanah di Pergudangan Kosambi.
Menurutnya, ada banyak hal yang dapat membatalkan akta, yaitu saat ada seorang yg tidak ada dalam pembuatan akta, serta akta itu tidak cocok dengan kebenaran dengan materinya. " Satu akta menerangkan kenyataan hukum yang sebenarnya tidak dapat jadi akta autentik, turun degradasinya jadi akta dibawah tangan. Karenanya, butuh dibuktikan keautentikannya, " tuturnya.
Masalah ini bermula saat Adipurna Sukarti bekerja bersama dengan Yusuf Ngadiman serta bapak Suryadi Wongso, Salim Wongso dengan modal Rp8, 15 miliar pada tahun 1999, untuk beli tanah 45 hektare. Adipurna adalah entrepreneur onderdil kendaraan asal Pontianak, Kalimantan Barat, juga menjabat Komisaris PT Selembaran Jati dengan kepemilikan saham 30%.
" Modal itu dipakai untuk beli lahan tanah 45 hektare di Desa Salembaran, Jati Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Adipurna lantas jadikan pemegang saham PT itu, " ungkap Adipurna.
Adipurna memperoleh saham sebesar 30%, sedang Ngadiman serta Salim terima 35% per orang. Tetapi sepanjang kerja sama jalan Adipurna tidak sempat memperoleh pembagian keuntungan. " Jadi penyetor modal Rp8, 15 miliar saya sekalipun tidak sempat terima keuntungan sepeserpun, serta tidak diundang dalam RUPS. Walau sebenarnya, saya yang memiliki saham 30% serta komisaris, " tandasnya.
Mulai sejak tahun 1999-2009, Adipurna tidak memperoleh keuntungan apa pun dalam perusahaan itu. Mendadak pada 2008 aset perusahaannya telah di jual. Dari sinilah dianya terasa begitu tertipu. " Walau sebenarnya, waktu menyetor uang Rp8, 15 miliar tahun 1999 saya dijanjikan juga akan memperoleh tanah seluas 13, 5 hektare dari 45 hektare yang dibeli PT Salembaran Jati, koversi 30% saham saya, " tuturnya.
Baca juga: Biaya Kuliah ISI - Pendaftaran ISI
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Tangerang Rina menyebutkan, kenyataan persidangan sudah mengungkap kalau terdakwa Suryadi Wongso serta Yusuf Ngadiman bersalah. " Saya fikir terang, dalam masalah ini ke-2 terdakwa, yaitu Suryadi Wongso serta Yusuf Ngadiman mesti bertanggungjawab, " tandasnya.
Monday, April 9, 2018
Jokowi Bersama Teman Kampus dan Dosen
Presiden Joko Widodo menghadiri Dies Natalis ke-68 Univeritas Gadjah Mada (UGM) di Auditorium Graha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta, Selasa (19/12/2017).
Acara itu juga jadi momentum Jokowi untuk kembali kenang masa-masa kuliahnya di universitas itu. Selesai memberi kuliah umum, Jokowi bernostalgia dengan beberapa teman dekat ataupun beberapa bekas dosennya di Fakultas Kehutanan UGM.
Baca juga: Biaya Kuliah ITB - Biaya UKT ITB
Terkecuali berjumpa beberapa teman dekat serta kawan seangkatannya yaitu angkatan 1980, Jokowi juga berjumpa dengan beberapa dosen, satu diantaranya dosen pembimbing skripsinya.
Dia pernah memohon dosen pembimbingnya skripsinya waktu berkuliah di UGM, yaitu Kasmujo itu maju serta terlibat perbincangan dengannya.
“Seingat saya Pak Kasmujo ini dahulu galak. Tiap-tiap maju (skripsi-red) senantiasa dibentak diminta balik. Tapi saat ini telah bijak sekali. Tapi tidak paham yang beralih saya atau Pak Kasmujo, ” tutur Jokowi tersenyum.
Jokowi juga pernah mengungkap kenangannya waktu jadi mahasiswa UGM. “Ketika saya masuk ingatkan kembali ke Masa lalu 37 tahun lantas, jadi mahasiswa yang rambutnya gondrong celannyaa cutbray. Dulu harapan saya pegawai di perhutani tidak kesampaian, nyatanya jadi jadi presiden RI, harapan bisa Allah yang berkehendak beda, ” papar Jokowi Waktu memulai kuliah biasanya waktu acara Dies Natalis UGM.
Jokowi juga bercerita mengenai dianya yg tidak bercita-cita jadi presiden, tetapi jadi pergawai Perum Perhutani. Bahkan juga sesudah lulus dari fakultas Kehutanan UGM, Jokowi mengakui mendaftar masuk Perhutani, tetapi tidak di terima.
Menurut Jokowi, apa yang diraihnya sekarang ini tidak terlepas dari
didikan dosennya sepanjang kuliah di UGM. Mereka sudah mengajarkan mahasiswa untuk jadi lulusan yang senantiasa berkiprah pada orang-orang, bangsa, serta negara.
Baca juga: Biaya Kuliah IPB - Biaya UKT IPB
Meski sekian, Jokowi menginginkan UGM tidak terjerat kebiasaan. UGM dikatakannya mesti mendorong lulusan supaya mempunyai semangat kewirausahaan serta cetak sociopreneur untuk menghadapi perubahan tehnologi yang semakin cepat.
“Saya mengharapkan UGM dapat tingkatkan perannya meningkatkan kewirausahaan serta sociopreneur, ’” harapnya.
Acara itu juga jadi momentum Jokowi untuk kembali kenang masa-masa kuliahnya di universitas itu. Selesai memberi kuliah umum, Jokowi bernostalgia dengan beberapa teman dekat ataupun beberapa bekas dosennya di Fakultas Kehutanan UGM.
Baca juga: Biaya Kuliah ITB - Biaya UKT ITB
Terkecuali berjumpa beberapa teman dekat serta kawan seangkatannya yaitu angkatan 1980, Jokowi juga berjumpa dengan beberapa dosen, satu diantaranya dosen pembimbing skripsinya.
Dia pernah memohon dosen pembimbingnya skripsinya waktu berkuliah di UGM, yaitu Kasmujo itu maju serta terlibat perbincangan dengannya.
“Seingat saya Pak Kasmujo ini dahulu galak. Tiap-tiap maju (skripsi-red) senantiasa dibentak diminta balik. Tapi saat ini telah bijak sekali. Tapi tidak paham yang beralih saya atau Pak Kasmujo, ” tutur Jokowi tersenyum.
Jokowi juga pernah mengungkap kenangannya waktu jadi mahasiswa UGM. “Ketika saya masuk ingatkan kembali ke Masa lalu 37 tahun lantas, jadi mahasiswa yang rambutnya gondrong celannyaa cutbray. Dulu harapan saya pegawai di perhutani tidak kesampaian, nyatanya jadi jadi presiden RI, harapan bisa Allah yang berkehendak beda, ” papar Jokowi Waktu memulai kuliah biasanya waktu acara Dies Natalis UGM.
Jokowi juga bercerita mengenai dianya yg tidak bercita-cita jadi presiden, tetapi jadi pergawai Perum Perhutani. Bahkan juga sesudah lulus dari fakultas Kehutanan UGM, Jokowi mengakui mendaftar masuk Perhutani, tetapi tidak di terima.
Menurut Jokowi, apa yang diraihnya sekarang ini tidak terlepas dari
didikan dosennya sepanjang kuliah di UGM. Mereka sudah mengajarkan mahasiswa untuk jadi lulusan yang senantiasa berkiprah pada orang-orang, bangsa, serta negara.
Baca juga: Biaya Kuliah IPB - Biaya UKT IPB
Meski sekian, Jokowi menginginkan UGM tidak terjerat kebiasaan. UGM dikatakannya mesti mendorong lulusan supaya mempunyai semangat kewirausahaan serta cetak sociopreneur untuk menghadapi perubahan tehnologi yang semakin cepat.
“Saya mengharapkan UGM dapat tingkatkan perannya meningkatkan kewirausahaan serta sociopreneur, ’” harapnya.
Wednesday, April 4, 2018
Pengamat Hukum: Kesaksian Setnov Sebut Pramono dan Puan Aneh
Pakar Hukum Pidana dari Kampus Islam Indonesia, Mudzakir menilainya kesaksian Setya Novanto dalam masalah e-KTP ada keanehan karna mengatakan beberapa nama orang perlu saja.
Baca juga: Biaya Kuliah UII - Pendaftaran UII
" Catatan beda sekali lagi, nama yang dimaksud Novanto umumnya orang perlu semuanya. Nama orang yg tidak perlu tidak dijelaskan itu yang saya pertanyakan, " tutur Mudzakir pada wartawan, Kamis (22/3/2018).
Pada sidang kelanjutan e-KTP yang beragendakan kontrol terdakwa, Setnov mengatakan dua politikus PDIP, Puan Maharani serta Pramono Anung terima semasing USD500 ribu. Nama Puan serta Pramono, di ketahui Setnov terima waktu diberitahu oleh Direktur PT Delta Energy, Made Oka Masagung serta keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.
" Saat itu ada pertemuan dirumah saya yang di hadiri oleh Oka serta Irvanto. Disana mereka katakan beri ke Puan Maharani USD500 ribu serta Pramono Anung USD500 ribu, " kata Setnov pada peridangan beragendakan kontrol saksi di Pengadilan Tipikor, Kamis (22/3/2018).
Menurut Mudzakir, semestinya Setnov mengatakan beberapa nama orang yang ikut serta dalam dakwaannya yang disangka ikut terima uang project e-KTP. " Ketentuan sebut dulu beberapa orang yang ikut serta baru nama orang yang lain. Anehlah mengatakan nama orang yang tak ada (dalam dakwaan), " tuturnya.
Diluar itu, kata dia, info Setnov yang cuma mengatakan segelintir orang dalam dakwaannya terima serta menimbulkan nama belum juga dapat membuatnya jadi juicetice collaborator.
Baca juga: Biaya Kuliah UGM - Pendaftaran UGM
" Bila cuma mengatakan nama baru ini serta nama beda tidak dimaksud bermakna seakan-akan dia tidak paham walau sebenarnya banyak yang dijelaskan itu (dalam dakwaan), " tegasnya.
Baca juga: Biaya Kuliah UII - Pendaftaran UII
" Catatan beda sekali lagi, nama yang dimaksud Novanto umumnya orang perlu semuanya. Nama orang yg tidak perlu tidak dijelaskan itu yang saya pertanyakan, " tutur Mudzakir pada wartawan, Kamis (22/3/2018).
Pada sidang kelanjutan e-KTP yang beragendakan kontrol terdakwa, Setnov mengatakan dua politikus PDIP, Puan Maharani serta Pramono Anung terima semasing USD500 ribu. Nama Puan serta Pramono, di ketahui Setnov terima waktu diberitahu oleh Direktur PT Delta Energy, Made Oka Masagung serta keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.
" Saat itu ada pertemuan dirumah saya yang di hadiri oleh Oka serta Irvanto. Disana mereka katakan beri ke Puan Maharani USD500 ribu serta Pramono Anung USD500 ribu, " kata Setnov pada peridangan beragendakan kontrol saksi di Pengadilan Tipikor, Kamis (22/3/2018).
Menurut Mudzakir, semestinya Setnov mengatakan beberapa nama orang yang ikut serta dalam dakwaannya yang disangka ikut terima uang project e-KTP. " Ketentuan sebut dulu beberapa orang yang ikut serta baru nama orang yang lain. Anehlah mengatakan nama orang yang tak ada (dalam dakwaan), " tuturnya.
Diluar itu, kata dia, info Setnov yang cuma mengatakan segelintir orang dalam dakwaannya terima serta menimbulkan nama belum juga dapat membuatnya jadi juicetice collaborator.
Baca juga: Biaya Kuliah UGM - Pendaftaran UGM
" Bila cuma mengatakan nama baru ini serta nama beda tidak dimaksud bermakna seakan-akan dia tidak paham walau sebenarnya banyak yang dijelaskan itu (dalam dakwaan), " tegasnya.
Subscribe to:
Posts (Atom)