"BPTJ bertanggungjawab di ruas jalan nasional, sedang pemerintah propinsi serta kabupaten di jalan wilayah semasing. Jalannya untuk yang nasional ialah Margonda, Depok, serta Tangerang," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono seperti dikutip Di antara, Jumat (15/11/2019).
Seterusnya untuk wilayah tepian Jakarta serta Bekasi, BPTJ mengatakan Kalimalang bisa menjadi wilayah yang diaplikasikan ketentuan jalan berbayar itu.
Baca Juga : Biaya Kuliah UNEJ
Tidak hanya membuat peta jalan dengan komplet, BPTJ menjelaskan sedang membahas ketentuan hukum yang sekarang berlaku. Itu sebab ERP akan dimasukkan ke kelompok penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Sampai kini regulasinya berpedoman skema retribusi, regulasinya jadi terpatok jalan wilayah, propinsi serta kabupaten. Karenanya, regulasinya harus direvisi ketentuan pemerintahnya," kata Bambang.
Project ERP didapati pernah diujicobakan di Jakarta, persisnya di Jalan Medan Merdeka Barat, sepanjang 20 hari pada 2018. Tetapi, pada September 2019, Kejaksaan Agung minta project jalan berbayar ini mengulang-ulang proses tender.
Masih Step Analisis
Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Jawa Barat, Dadang Wihana memperjelas aplikasi jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan Margonda Raya masih juga dalam step analisis BPTJ. Belumlah ada perbincangan nyata dengan BPTJ.
Baca Juga : Universitas Jember
"Sampai sekarang belumlah ada perbincangan hal itu, itu baru analisis BPTJ," kata Dadang saat diminta respon masalah gagasan jalan berbayar di Margonda oleh BPTJ.
Dia menjelaskan ada beberapa hal yang perlu diulas dengan tehnis sebelum jalan berbayar itu diaplikasikan, contohnya infrastruktur simpatisan serta penyediaan transportasi publik terlebih dulu yang diperbaiki.
"Ini yang konsentrasi kita benahi sekarang," tuturnya.
Dadang mengaku baru ada bahasan analisis konsultan di Bandung waktu lalu, tetapi belumlah ada hal tehnis yang dibahas tersangkut jalan berbayar di Margonda.
No comments:
Post a Comment