Sekarang keduanya juga mendapatkan pekerjaan baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni selekasnya membereskan sengkrut PT Asuransi Jiwasraya (Persero) serta PT Asabri (Persero). Ke-2 BUMN itu saat ini memang memerlukan pertolongan untuk keluar dari jurang permasalahan.
Jokowi sendiri akui mengaku telah terima laporan tentang persoalan yang menerpa Jiwasraya serta Asabri.
"Telah, telah, 100% telah (terima laporan)," kata Jokowi selesai hadiri acara pertemuan tahunan industri layanan keuangan Tahun 2020 di grand ballroom, The Ritz Carlton Pacific Place (PP), Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Baca Juga : Biaya Kuliah POLBAN
Ia juga akui telah memberikan instruksi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, sampai Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengolah laporan itu.
Bekas Wali Kota Solo ini katakan, beberapa menteri berkaitan akan mengakhiri bagian ekonominya, sedang Jaksa Agung akan mengakhiri dari bagian hukumnya.
"Telah saya dikatakan pada saya, yang penting menteri BUMN, OJK, Menkeu kelak akan mengakhiri permasalahan usaha ekonominya, selanjutnya masalah hukum itu masalah di kejaksaan agung. Saya anggap penting untuk dituntaskan," tuturnya.
Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) ungkap banyak permasalahan yang berada di Jiwasraya sampai membuat tidak berhasil bayar. Beberapa masalah yang disebut dari mulai investasi sembarangan, sampai terdapatnya perselisihan kebutuhan di manajemen.
BPK sudah lakukan 2x kontrol pada Jiwasraya. Pertama pada 2018, serta ke-2 2019. Dalam kontrol pertama itu, BPK memperoleh 16 penemuan berkaitan dengan pengendalian usaha, investasi, penghasilan, serta ongkos operasional Jiwasraya tahun 2014-2015.
Jiwasraya mencatatkan kerugian Rp 13,7 triliun saat September 2019. Pada urutan November 2019 Jiwasraya direncanakan alami negatif ekuitas sebesar Rp 27,7 triliun. Kerugian itu sebab Jiwasraya jual produk saving rencana dengan biaya of fund (COF) yang tinggi sekali di atas bunga deposito serta obligasi yang dikerjakan dengan masif semenjak 2015.
Sedang permasalahan yang menerpa Asabri disibak oleh Menko Polhukam Mahfud Md. Ia menyangka ada korupsi di atas Rp 10 triliun dari uang yayasan yang disatukan dari beberapa prajurit TNI itu.
"Saya dengar ada rumor korupsi di Asabri yang kemungkinan itu tidak kalah fantastisnya dengan masalah Jiwasraya. Di atas Rp 10 triliun itu," kata Mahfud Md di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).
Baca Juga : Politeknik Negeri Bandung
"Asabri itu memiliki orang kecil. Itu memiliki prajurit. Polisi, tentara yang pensiun-pensiun yang pangkatnya kecil. Itu kan banyak yang tidak memiliki rumah, tidak dapat keluar," sambung Mahfud Md.
Mendapatkan petunjuk langsung dari orang nomor satu di Indonesia, Sri Mulyani juga mengatakan siap untuk mengakhiri ke-2 permasalahan perusahaan pelaytmerah itu.
Sri Mulyani tempo hari menghadap Presiden Jokowi dalam rencana saran pembongkaran petinggi eselon I di Kementerian Keuangan. Saran itu dikatakan pada Team Penilaian Akhir (TPA) yang diketuai langsung oleh Jokowi.
"Ini untuk TPA, mengajukan eselon satu," kata Sri Mulyani di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Kembali lagi ke permasalahan Jiwasraya serta Asabri, Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini akui siap bekerjasama dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengakhiri bagian ekonominya.
"Kita selalu, pak menteri BUMN selalu mempersiapkan beberapa langkah. Kelak selalu dimatangkan. Ya kita akan bekerjasama," tegas Sri Mulyani.
Sayangnya, Sri Mulyani akui belum dapat mengulas permasalahan itu lebih detail . Pasalnya beberapa usaha pengamanan sedang diatur oleh Menteri BUMN.
No comments:
Post a Comment