Stunting serta Tubuh Penyelenggara Agunan Sosial (BPJS) jadi tema yang akan dibahas oleh Ke-2 cawapres (calon wakil presiden) dalam Debat Ke-3 yang akan diselenggarakan pada 17 Maret dengan topik pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial serta budaya.
Perwakilan Team Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasbullah Thabrany mengatakan paslon Jokowi-Ma'ruf akan konsentrasi lakukan usaha pengurangan angka stunting. Ia pun menjelaskan pihaknya akan meneruskan program kesehatan yang sampai kini telah berjalan saat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga : Jurusan di UNILA
"Mulai perbaikan gizi serta ibu hamil, kami akan turunkan kembali angka stunting bertambah cepat, karenanya tanda gizi jelek. Saat ini telah disediakan program ke depan untuk pengendalian stunting. Kami akan produksi sumber daya alam lima tahun ke depan," kata Hasbullah, tempo hari.
Pihaknya pun sudah terima tanda penambahan outcome seperti angka stunting yang turun 7 %. TKN akan melanjutkan pemerataan sarana kesehatan dengan mengirim tenaga kesehatan ke beberapa lokasi. Program pembangunan infrastruktur saat pemerintahan Jokowi, sambungnya, dapat memudahkan pemerataan kesehatan dan ekonomi sampai ke pelosok.
"Pasti prioritas penting kualitas sdm saat ini, jika 5 tahun terakhir konsentrasi infrastruktur fisik yang kita lihat sangatlah bagus. Sesudah infrastruktur berkembang bagus, beberapa barang manusia berjalan bertambah cepat, perkembangan ekonomi semakin besar kembali," katanya.
Perihal berlainan diutarakan, anggota Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hermawan Syahputra yang menjelaskan phaknya akan memberi komentar serta akan lakukan pelajari BPJS pun bagaimana keberpihakannya pada permasalahan kesehatan.
"Saat ini yang masih tetap jadi masalah besar kita ialah BPJS. Kami lihat BPJS ada yang jebol. Ada primary health care. Saat ini jebol semua. Sebab primary health care itu 80 % service kesehatan jebol sebab tidak diprioritaskan primary health care," katanya dalam agenda yang sama.
Pelajari BPJS dikerjakan karena pihaknya memandang skema pembayaran iuran, defisit keuangan BPJS alami penambahan tiap-tiap tahunnya. "Presiden Prabowo nanti tahun 2019 mulai sejak ia jabat kelak jika dipilih, maka lakukan pelajari besar-besaran pada penyelengaraan serta tata kelola BPJS," katanya.
Ia menuturkan pelajari itu yaitu seperti dalam hitungan lagi iuran bayar baik penerima pertolongan iuran (PBI) serta non PBI. Karena agunan kesehatan tidak cuma untuk selamatkan penduduk, tetapi pun selamatkan tenaga kerja serta sarana.
"Akan dihitung lagi premi ini, berapa tarif yang wajar atau premi yang benar-benar penuhi aspekk kelayakan," katanya.
Bekas Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi memandang, ke-2 paslon belumlah sangat serius mengatasi beberapa permasalahan penting kesehatan. Salah satunya permasalahan stunting serta pengendalian tembakau dan rokok. Ke-2 paslon, sambungnya, belumlah dapat memengaruhi skema politik untuk memberi dukungan pengendalian tembakau serta mengkonsumsi rokok.
Baca juga : Jurusan di UNIB
"Ketentuan pemerintah masalah rokok seperti iklan dan lain-lain belumlah ada, tapi tingkat ketentuan pemerintah belumlah sampai daerah," katanya.
Berkaitan permasalahan BPJS, Nafsiah menjelaskan masalahnya seperti uji keberanian pasangan calon Presiden serta Wakil Presiden. Defisit yang menerpa instansi itu tidak tuntas tiada meningkatkan iuran atau premi buat peserta di semua kelas, terkecuali Penerima Pertolongan Iuran (PBI).
"Saat ini tinggal keberanian pemimpin sebab premi kelas 1, 2, serta 3 mesti naik. Dalam ketentuan sebenarnya setiap 2 tahun kita mesti pelajari, diantaranya masalah meningkatkan iuran, yang urung dikerjakan. Satu kembali ialah peruntukan kelas service yang sesuai dengan potensi penduduk," katanya.
No comments:
Post a Comment