Pengamat UI Ragukan RI Dapat Diskon Minyak dari Sonangol

Ahli daya dari Kampus Indonesia, Iwa Garniwa menyangsikan Indoensia akan memperoleh potongan harga dalam pembelian minyak dari Sonangol di Angola.

Menurut dia, ngola masuk dalam anggota pengekspor minyak, hingga terikat dengan harga pasar dunia.

Baca juga: Biaya Kuliah STMI - Pendaftaran STMI

Dia menyampaikan, pemerintah dinilai lakukan kebohongan publik bila realisasi kerja sama import minyak dari Sonangol EP batal dikerjakan.

Masalahnya Menteri BUMN Rini Soemarno serta Menteri ESDM Sudirman Said sebelum kontrak di tandatangani telah lakukan pencitraan ke publik dengan menyampaikan ada potongan harga USD15 per barel atau penghematan Rp30 miliar /hari.

" Pembelian minyak Goverment to Goverment bisa jadi berlangsung. Akan tetapi Angola itu masuk dalam anggota pengekspor minyak, berarti mereka juga terikat dengan harga pasar dunia, " katanya pada wartawan di Jakarta, Senin (1/12/2014).

Menurut dia, potongan harga bisa jadi dikasihkan jika kerja sama itu Goverment to Goverment. Berarti, yang memberi potongan harga merupakan pemerintah.

Sesaat, Angola menjadi negara pengekspor minyak sisi dari OPEC tidak dapat langsung turunkan harga dibawah harga market.

" Potongan harga itu berada di kebijakan negara. Jika Angola tidak termasuk juga dari anggota OPEC, dia dapat memberi potongan harga. Masalahnya Angola merupakan anggota OPEC, " tegasnya.

Semestinya, lanjut Iwa, menjadi tokoh publik, pengakuan Presiden serta menteri ESDM dan menteri BUMN itu mewakili deretan di bawahnya seperti Pertamina.

Baca juga: Biaya Kuliah STKS - Pendaftaran STKS

" Pengakuan mereka semestinya mewakili jajajaran di bawahnya. Jika pengakuan Presiden serta menteri tidak dapat diakui akan sulit juga deretan di bawahnya, " tegasnya.

Menurutnya, keyakinan itu diawali dari Presiden, lalu level selanjutnya yakni Menteri ESDM serta BUMN, lantas operator Pertamina. Disini tampak ketidaksamaan penafsiran pada deretan menteri dengan Pertamina.

" Kondisi saat ini, terajdi ketidaksamaan pada Pertamina, Menteri BUMN serta Menteri ESDM. Siapa yang lakukan kekeliruan, " ujarnya.