Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghimpun deretan petinggi eselon I, II, serta sekda propinsi. Tjahjo memperingatkan mereka untuk konsentrasi tiap-tiap program kerja yang searah dengan Nawa Cita Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla
Baca juga: Akreditasi Prodi POLIMDO
“Intinya saat 4 tahun pemerintahan ini kelak pada 20 Oktober 2018 diinginkan rekan-rekan eselon I, II, staf pakar BNPP, serta staf spesial dapat untuk menguraikan apakah yang jadi program Pemerintah, yakni Nawa Cita,” kata Tjahjo dalam “Rapat Pengaturan Sinergitas Kebijaksanaan Pemerintah Untuk Percepat Perolehan Tujuan Kapasitas RPJMN 2015-2019" di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Rabu (17/10/2018).
Dia menyatakan kembali jika rapat pengaturan itu untuk menyamai persepsi bangun skema fikir yang lebih mendalam berkaitan program-program strategis pemerintah. Pertemuan semacam ini terpenting untuk bangun sinergitas kebijaksanaan pemerintah serta pemerintah daerah.
Faktanya banyak kebijaksanaan pemerintah pusat, baik itu UU, Ketentuan Pemerintah, atau Permendagri yang tragisnya digugat bupati serta wali kota. “Pemerintah itu satu hingga pada pusat serta daerah mesti tegak lurus melakukan UU yang telah disetujui,” sambungnya.
Baca juga: Akreditasi Prodi UNM
Diluar itu, Tjahjo memperingatkan kembali instruksi penting Presiden Joko Widodo supaya antar-kementerian/instansi serta daerah mesti kolaborasi, sama-sama tersambung, serta konsentrasi tujuan mesti diraih. “Output-nya mesti jelas sebab berhasilnya satu daerah, baik propinsi ataupun kabupaten/kota ukuranya yaitu mampukah kita untuk tingkatkan perkembangan ekonomi di daerah, dapat mendesak angka kemiskinan, angka pengangguran serta dapat melawan rintangan bangsa Indonesia,” katanya. Rintangan yang disebut yaitu radikalisme serta terorisme, narkoba, ruang riskan korupsi, dan ketimpangan sosial serta permasalahan sosial.
No comments:
Post a Comment